Archive for the ‘News’ Category

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy mengemukakan, sekitar 75 persen dari jumlah penduduk di Indonesia tidak lagi mempercayai partai politk sebagai saluran aspirasinya.

Pada Musyawarah Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPP) PPP Provinsi Sulbar di Mamuju, Sabtu, ia mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap partai mulai memudar karena partai dianggap tidak dapat memperjuangan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, sekitar 63 persen masyarakat di Indonesia tidak percaya kepada partai karena dinilai tidak mampu memperjuangkan demokratisasi di negara ini.

“Sekitar 72 persen masyarakat di Indonesia tidak mempercayai partai politik karena partai tidak memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat dan mencerdaskannya, kemudian sekitar 57 persen masyarakat indonesia tidak percaya kepada partai karena tidak melakukan kaderisasi, sehingga partai dinilai hanya mementingkan kepentingan politik pihak tertentu saja,”katanya.

Chozin Chumaidy mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi itu yakni kepercayaan masyarakat terhadap partai berkurang karena dianggap tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga partai harus dibangun kembali untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Terkait itu, ia meminta kepada kader PPP yang ada di seluruh Indonesia untuk berbuat maksimal guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai, khususunya PPP karena apabila masyarakat tidak percaya partai maka demokratisasi akan sulit dibangun di negara ini.

“Karena itu saya meminta kepada kader partai PPP agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai, dengan tidak melupakan masyarakat ketika menjadi legislator di DPRD baik di Kabupaten di Provinsi maupun dipusat, temui mereka dan perjuangkan aspirasinya,” katanya.

Kader PPP, kata Chozin, juga harus terus melakukan konsolidasi memberikan pendidikan politik dan kaderisasi agar kader PPP tetap ideologis dan berkarakter untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Keinginan partai PPP ini juga harus dilakukan partai lainnya agar masyarakat tetap percaya kepada partai sebagai ruang untuk memperjuangan demokrasi dinegara ini,”katanya. (republika.co.id, 2/4/2011)

Advertisements

Diskriminasi terhadap kaum Muslim di Amerika Serikat kian menunjukkan angka yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Asisten Jaksa AS untuk urusan hak sipil, Thomas Perez, Selasa (29/3) mengatakan kepada sub komisi Senat bahwa Departemen Kehakiman telah menyelidiki sekitar 800 insiden kekerasan, ancaman dan pengrusakan yang ditujukan terhadap kaum Muslim selama 10 tahun terakhir.

Ia mengatakan, sebanyak 45 orang telah dijatuhi hukuman dan pejabat federal juga bekerja sama dengan jaksa setempat. Perez mengatakan sentimen anti Muslim mengakibatkan meningkatnya jumlah perselisihan mengenai izin pendirian masjid-masjid baru.

Departemen Kehakiman AS, lanjut Perez, telah membuka 14 penyelidikan terkait tuduhan diskriminasi terhadap masjid-masjid sejak Mei tahun lalu. Menurut dia, sebelumnya hanya ada sekitar 10 kasus diskriminasi yang terjadi dalam masa 10 tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator Dick Durbin dari Partai Demokrat mengatakan komentar-komentar yang dibesar-besarkan oleh tokoh masyarakat telah menciptakan apa yang dikatakannya “iklim diskriminasi yang subur” menentang orang-orang Muslim.

Durbin juga mengatakan sidang itu bukan mengenai terorisme. Namun senator senior partai Republik dalam komisi itu memperingatkan ancaman terorisme Muslim di dalam negeri pantas mendapat perhatian.

Sementara Senator Lindsey Graham dari negara bagian South Carolina mendesak masyarakat Muslim Amerika untuk “ikut berjuang” dan membantu mengatasi upaya-upaya teroris merekrut anak-anak muda Muslim. (republika.co.id, 30/3/2011)

Pimpinan dan anggota DPR RI dilarang ke pelacuran dan perjudian. Namun, mereka baru diperbolehkan ke tempat pelacuran dan perjudian untuk kepentingan tugas resmi sebagai anggota DPR.

Itulah salah satu peraturan dalam kode etik yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Berdasarkan kode etik yang baru, seluruh anggota DPR RI dilarang pergi ke tempat pelacuran dan perjudian. Aturan baru ini tertuang dalam Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik.

Dalam draf kode etik baru tersebut, draf Pasal 3 memuat pelarangan bagi anggota untuk mendatangi lokasi pelacuran dan perjudian. Pasal 3 ayat (6) berbunyi:”Anggota DPR RI dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat seperti komplek pelacuran dan perjudian, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR RI”.

Hasil pembahasan rancangan peraturan itu telah dibacakan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Nudirman Munir, di dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, 16 Februari 2011. Sedianya kode etik itu disahkan dalam rapat paripurna tersebut, namun ditunda hingga diputuskan pada 29 Februari 2011 karena masih banyak silang pendapat antara anggota DPR.

Pasal tentang larangan ke tempat pelacuran dan perjudian sebelumnya tidak tercantum dalam kode etik lama DPR. Kode etik yang lama bernomor 16/DPR RI/I/2004-2005 hanya mengatur masalah kepribadian anggota DPR yang tertuang dalam Bab III tentang Kepribadian dan Tanggung Jawab.

Rapat paripurna ini membahas beberapa agenda termasuk laporan Badan Kehormatan (BK) mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara BK. Acara pembahasan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Nudirman Munir, menyampaikan hasil pembahasan draf kode etik, termasuk menyampaiakan pasal-pasal yang ada dalam kode etik yang baru.

Tidak ada penolakan dan keriuhan interupsi saat dilakukan pengambilan keputusan atas ketentuan tersebut. Hanya satu interupsi disampaikan Ketua Komisi II, Chairuman Harahap. Namun, dia hanya mempersoalkan mengenai masalah teknis pengetikan. (republika.co.id, 29/3/2011)

Operasi militer Sekutu terhadap Libya memakan ongkos mahal. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) kewalahan dengan biaya operasi yang begitu besar dan tengah meminta bantuan bagi Pentagon yang ‘kekurangan dana’ akibat operasi itu.

Salah seorang anggota Senat dari Partai Demokrat, Carl Levin, yang juga merupakan Ketua Komisi Senat Angkatan Bersenjata, menyatakan pihaknya telah mendesak Departemen Pertahanan agar segera melaporkan perkiraan akurat mengenai biaya operasi militer tersebut. Hal ini menyusul munculnya perkiraan kasar biaya operasi yang cukup tinggi, yakni mencapai US$ 1 miliar.

Seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (23/3/2011), operasi militer Libya ini merupakan operasi yang menggunakan biaya tak terduga dan anggarannya berada di luar anggaran rutin Pentagon. Sehingga diperlukan adanya alokasi tambahan secara khusus. Tidak seperti biaya operasi AS di Irak dan Afghanistan yang dianggarkan secara khusus dan terpisah dari anggaran rutin Departemen Pertahanan.

Biaya operasi di Libya ini sebenarnya sudah ditekan seminimal mungkin. Namun, pengeluaran untuk senjata, bahan bakar dan kendaraan atau persenjataan yang hilang turut menyumbang banyak dalam membengkaknya biaya operasi militer ini.

Perlu diketahui, sebanyak 162 peluru kendali (rudal) Tomahawk yang diluncurkan pada 4 hari pertama operasi militer Odyssey Dawn (Fajar Odyssey) di Libya saja memakan biaya sekitar lebih dari US$ 1 juta (Rp 8,7 miliar) per rudal. Jumlah ini terus bertambah karena rudal tersebut harus diganti dengan yang baru lagi.

Kemudian, pesawat tempur F-15E yang jatuh di Libya pada Selasa (22/3) lalu, ternyata memakan biaya sekitar US$ 30 juta (Rp 261 miliar). Biaya ini akan bertambah karena harus mengganti pesawat tersebut dengan yang masih baru.

Jumlah tersebut masih ditambah lagi oleh biaya bahan bakar bagi pesawat tempur yang berjumlah kurang lebih 150 buah. Belum lagi bahan bakar bagi kapal pengangkut bahan bakar yang membawa bahan bakar bagi pesawat-pesawat tersebut.

Para ahli dari Pusat Penilaian Strategis dan Anggaran AS merilis hasil studi yang memperkirakan, bahwa penetapan pembatasan zona larangan terbang di Libya memakan biaya sekitar US$ 30 – 100 juta setiap minggunya. Biaya tersebut merupakan biaya bagi patroli pesawat-pesawat di zona larang terbang Libya.

Jika AS kewalahan, lain halnya dengan Inggris. Konon, biaya operasi militer Inggris di Libya yang diberi nama ‘ELLAMY’ mencapai 3 juta Euro per harinya, atau setara dengan Rp 36,9 miliar per hari. Jumlah tersebut diungkapkan oleh seorang ahli pertahanan Inggris kepada independent.co.uk, Selasa (22/3).

Jumlah tersebut termasuk biaya 120 rudal jelajah yang diluncurkan tentara Inggris di Libya pada Sabtu (19/3) lalu, di mana setiap rudalnya berharga lebih dari 500 ribu Euro atau setara dengan Rp 6,1 miliar.

Ditambah lagi dengan biaya tambahan dari patroli udara di zona larangan terbang dan menekan pasukan Khadafi di daratan. Untuk setiap jamnya, patroli udara tentara Inggris di Libya menggunakan pesawat Tornado GR4 dan Typhoon memakan biaya 35 ribu dan 70 ribu Euro masing-masing (sekitar Rp 400 juta – 800 juta).

Jumlah-jumlah tersebut tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan jika ada kerusakan atau kerugian akibat pesawat jatuh selama operasi berlangsung.

Ongkos yang mahal ini jugalah yang mendorong AS untuk segera menyerahkan komando penyerangan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang terdiri dari 28 negara. Dengan dikendalikan NATO, maka makin banyak negara yang ‘urunan’ dalam operasi militer di Libya. Apalagi AS masih harus mengongkosi operasi tentaranya di Irak dan Afghanistan. (detiknews.com, 25/3/2011)

Aliansi Anti-Perang Inggris mengkonfirmasikan penggunaan bom-bom yang mengandung uranium oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam serangan ke Libya.

Kantor berita Fars melaporkan, David Wilson, anggota Aliansi Anti-Perang Inggris dalam artikelnya yang dimuat di situs aliansi tersebut menulis, “Hanya dalam 24 jam pertama setelah serangan koalisi pasukan Barat ke Libya, pesawat pembom Amerika Serikat menjatuhkan 45 bom raksasa ke Libya. Bom-bom itu dijatuhkan berbarengan dengan penembakan rudal cruise oleh kapal tempur Inggris dan Perancis. Seluruh bom dan rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak yang mengandung uranium yang telah diperlemah.”

Uranium yang telah diperlemah merupakan sisa-sisa dari proses pengayaan uranium. Jenis uranium yang telah diperlemah ini digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Menyusul zat ini memiliki kemampuan destruktif yang besar jika digunakan dalam bom, maka dari sisi militer uranium yang telah diperlemah menjadi bahan yang cukup bernilai tinggi.

Selain mampu menembus lapisan baja pada badan tank, bom yang menggunakan uranium juga sangat berbahaya karena beracun dan mengandung zat radioaktif.

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague mengklaim, “Kami di Libya demi menjaga warga sipil dan kawasan-kawasan pemukiman.”

Hanya dalam 24 jam pertama, Amerika Serikat dan Inggris telah mengeluarkan dana hingga lebih dari 100 juta pound untuk menggunakan persenjataan yang dilengkapi dengan uranium yang telah diperlemah. (IRIB, 27/3/2011)